Pada April 2018 ini Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah merumuskan dan menerbitkan beberapa aturan baru terkait perpajakan, yang bertujuan mereformasi dalam hal pajak maupun bea cukai. Aturan pertama adalah Undang-Undang (UU) No 9/2017 tentang Pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Kepentingan pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). UU ini adalah senjata baru bagi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun 2018.

Berdasarkan UU ini, semua lembaga keuangan wajib memberikan laporan yang berisi informasi keuangan nasabahnya kepada Ditjen Pajak. Dalam pelaksanaannya, batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh lembaga keuangan adalah minimal Rp 1 miliar.

Aturan ini pada awalnya sempat menimbulkan pro-kontra. Sebab, aturan turunan yang menyebutkan saldo minimal itu dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan AEoI yakni sebesar US$ 250.000 atau setara Rp 3,3 miliar.

Dari kalangan UMKM misalnya, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan bahwa batas minimum yang ditetapkan tetap ada di dalam kerangka usaha kecil dan menengah. “Aturan ini dibuat mengarah pada kesepakatan internasional (AEoI). Harusnya merujuk pada aturan internasional juga Rp 3,3 miliar agar ada kesetaraan,” ujar Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun.

Meski masih menimbulkan perdebatan, pertukaran data perpajakan untuk nasabah domestik sudah pasti akan berjalan pada April 2018. Sementara untuk internasional pada September 2018.

Kedua, Kemkeu menyatakan aturan kenaikan batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang dari luar negeri menjadi US$ 500 atau Rp 6,75 juta per orang. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 203/PMK.04/2017 berlaku mulai 28 Januari 2018. Sebelumnya batasnya US$ 250 atau Rp 3,3 juta per orang.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengapresiasi kebijakan ini sebab selain menaikkan “threshold”, aturan baru juga menghapus kategori keluarga. Suryadi menyarankan agar pemerintah memberikan fasilitas one stop service bagi penumpang pesawat yang bepergian ke luar negeri untuk memangkas waktu administrasi. “Kalau semua sebelum berangkat mesti declare di bandara sebelum berangkat, kita keburu ketinggalan pesawat,” ujarnya.

Meski sudah ada dua yang telah rampung dan siap berlaku pada 2018. Masih ada aturan lainnya yang direncanakan untuk berlaku tahun depan namun pemerintah belum rampung menyusun payung hukumnya.

HA/dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here