Terkait kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Belanda, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan akses memperoleh keadilan dan aturan hukum diharapkan terbuka lebar bagi siapa pun. “Memang isunya banyak (yang dibahas). Ada dari Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) mengenai legal fishing, dari saya access to justice (akses keadilan), rule of law (aturan hukum), reformasi peraturan perundang-undangan, kemudian kerja sama antara pemerintah Belanda dan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama hukum dalam konteks SDGs (Sustainable Development Goals),” kata Laoly di Erasmus Huis, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).

Akses terhadap keadilan menjadi salah satu fokus utama yang dikejar Indonesia. Targetnya membantu masyarakat kurang mampu yang kesulitan mendapat akses memperoleh keadilan. Karena itu, ada anggaran yang disiapkan. Caranya dengan menggandeng lembaga bantuan hukum di berbagai daerah.

“Memang jumlahnya masih kecil, tapi tadi kan 50 ribu di tahun lalu, 40 ribu di tahun 2016, ini merupakan jumlah yang cukup, sebetulnya dibandingkan dengan warga Indonesia masih sangat jauh. Tapi untuk itu lah kita kerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya. Kita dorong pemda mengalokasi anggaran untuk bantuan hukum,” tuturnya.

Menurut Yasonna, masalah hukum tidak hanya di dalam negeri, bantuan juga diberikan kepada warga negara Indonesia atau TKI yang ada di luar negeri yang rawan menghadapi masalah hukum. “Jadi kita minta bantuan hukum dari LBH-LBH, dan harus terakreditasi. Supaya jangan nanti ada LBH abal-abal. Betul-betul terakreditasi sehingga mereka betul-betul memberi bantuan hukum kepada masyarakat,” katanya.

HA/dbs

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here