SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 tentang cara lain menghitung peredaran bruto. Aturan itu di antaranya berisi delapan hal yang bisa dilakukan petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak (WP)

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, latar belakang dibuatnya aturan tersebut dikarenakan banyak Wajib Pajak yang protes kepada pihaknya tentang metode penghitungan pajak. Pasalnya pada metode lama, pemeriksaan pembukuan oleh fiskus menggunakan pemeriksaan berdasarkan surat edaran dari Dirjen Pajak.

“Selama ini dalam pelaksanaan pemeriksaan menghitung dengan cara lain sering kali menimbulkan sengketa karena WP banyak yang protes metodenya dari mana,” ujarnya dalam acara diskusi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Sehingga lanjut Robert, pihaknya mengeluarkan aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak dalam memeriksa. Dengan adanya kepastian hukum tersebut perhitungan omzet bisa lebih rasional.

“Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum panduan yang jelas bagi WP dan DJP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Jadi PMK perlu kepastian hukum supaya menghasilkan perhitungan rasional,” kata Robert

Melalui aturan tersebut lanjut Robert,wajib pajak diwajibkan untuk menyetorkan catatan keuangan usahanya kepada Ditjen Pajak. Bagi perusahaan yang memiliki omzet Rp4,8 miliar diminta untuk melakukan pembukuan, sementara bagi yang omzetnya di bawah Ro4,8 miliar hanya cukup melakukan pencatatan.

“Untuk mereka yang omzet Rp4,8 miliar wajib pembukuan yang di bawah itu cukup melakukan pencatatan,” tambahnya.

Bahkan lanjut Robert, , demi mempermudah pemeriksaan tanpa pembukuan WP, dalam aturan tersebut juga memperbolehkan fiskus untuk mengirimkan cara lain untuk menghitung kewajiban pajak WP selain omzet usaha yang dimiliki. Fiskus diberikan kewenangan untuk menentukan penghasilan atau omzet peredaran bruto bagi WP yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimiliknya.

“Ada satu sistem perpajakan apabila ditemukan satu kejadian tidak standar harus ada jalan keluarnya. Boleh menghitung melalui transaksi tunai dan nontunai. Boleh juga sumber dan penggunaan dana jadi yang mana saja yang mendekati berapa omzetnya setelah omzet, dihitung PPhnya. Jadi hanya kalau dia tidak menunjukkan pembukuan perpajakan baru kita menggunakan metode ini. Jadi ada toko enggak punya buku catatan tetapkan gimana kan nah baru dilakukan,” jelasnya.

Sumber: okezone.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here