SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak tak akan mempersoalkan skema pajak apa untuk PT. Freeport Indonesia. Meskipun demikian, Direktur Perpajakan Internasional, John Hutagaol menyatakan bahwa Ditjen Pajak siap menjadi eksekutor pajak untuk Freeport.

“Kami ini sebagai istilahnya eksekutor saja,” ujarnya saat berbincang dengan media di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Bola panas pembahasan skema pajak untuk Freeport bukan berada di Direktorat Jenderal Pajak namun di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Saat ini pemerintah masih menggodok formula pajak yang tepat untuk Freeport sesuai kesepakatan perpanjangan operasinya namun dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Seperti kita tahu, saat masih berstatus Kontrak Karya (KK), skema pajak Freeport menggunakan skema naik down atau tetap. Artinya, tarif pajak sudah ditentukan pada saat KK ditandatangi dan tidak akan berubah hingga kontrak berakhir.

Namun untuk status IUPK, terbuka opsi skema lain yakni prevailing yang memungkinkan tarif pajak berubah-ubah sesuai kondisi sektor tambang.

Sumber: kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here