SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar target penerimaan pajak di 2018.

Kebijakan perpajakan yang dilakukan dengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi maupun dunia usaha ini tercantum dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2018.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak itu dengan mengadakan perbaikan sistem informasi perpajakan yang lebih “up to date” dan terintegrasi yaitu “e-filing”, “e-form” maupun “e-faktur”.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak akan membangun kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan “e-service”, “mobile tax unit”, KPP Mikro maupun “outbond call”.

Institusi pajak juga akan memanfaatkan data yang berasal dari era pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) yang mulai berlaku di 2018 untuk meningkatkan basis data serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (BEPS).

Selain menggunakan basis data, institusi pajak akan mengadakan perbaikan sumber daya manusia dan pembenahan regulasi untuk meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak serta mendorong efektifitas organisasi.

Dalam RAPBN 2018, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.609,4 triliun atau tumbuh sebesar 9,3 persen dari proyeksi penerimaan pada 2017 sebanyak Rp1.472, 7 triliun.

Target penerimaan itu diharapkan terpenuhi melalui pajak nonmigas sebesar Rp 1.379,4 triliun, Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) Rp 35,9 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 194,1 triliun.

Sumber: antaranews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here