Saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalkan aturan perpajakan kegiatan transaksi e-commerce. Aturan tersebut nantinya berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan melingkupi sisi pajak dan kepabeanan. “Kita secepat mungkin. Sekarang hampir final,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, usai rapat koordinasi e-commerce, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin malam (15/1).

Dalam aturan perpajakan e-commerce tersebut pemerintah lebih fokus untuk memberikan paket insentif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak bergerak di kegiatan ekonomi digital. Hal yang sama juga dikehendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM yang selama ini sebesar satu persen diturunkan ke 0,5 persen. Namun, kata Ani, hal tersebut nantinya bakal ditindaklanjuti dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas usaha.

Dalam aturan perpajakan e-commerce nantinya hanya menjabarkan secara general tentang adanya insentif bagi UMKM. “Ya 0,5 persen, kalau penurunan PPh final untuk UMKM kita butuh revisi dari PP,” ucap Ani.

HA/dbs

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here