SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Pemerintah akan mengenakan pajak atas transaksi marketplace e-commerce. Direktorat Jenderal Pajak juga berniat menerapkannya di setiap transaksi toko online maupun media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Rencana itu tentu disambut baik oleh para pelaku industri e-commerce. Namun CEO Bukalapak Achmad Zaky masih meragukan hal tersebut. Zaky masih mempertanyakan cara pemerintah memajaki transaksi online di media sosial tersebut.

“Saya juga kurang yakin pemerintah bisa. Bagaimana cara mengatur (pajak) sosmed itu perlu dijawab dulu oleh pemerintah,” tuturnya.

Tingkat kesulitan pengenaan pajak transaksi online di media sosial berbeda dengan marketplace. Di marketplace akan lebih mudah dilacak lantaran menggunakan sistem empunya e-commerce.

“Sebenarnya sistem kami cukup mudah untuk dikoneksikan dengan sistem Ditjen Pajak. Jadi kalau kita teknis perpajakannya enggak ada masalah,” tambahnya.

Meski begitu, Zaky berharap agar pemerintah bisa berlaku adil terhadap semua pelaku usaha baik itu online maupun offline. Dia berharap pemerintah bisa mendukung e-commerce yang sebenarnya baru saja berkembang di Indonesia.

“Kami berharap intinya yang penting adil. Itu yang kami harapkan,” tegasnya.

Sumber: detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here