SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Wajib pajak yang telah ikut amnesti pajak diberikan waktu hingga 31 Desember 2017 untuk menggunkan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) bagi yang ingin melakukan penglihan seperti balik nama atas aset yang telah dideklarasikan.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan jika lebih dari tenggat tersebut, fasilitas tersebut gugur. Atau, dengan kata lain wajib pajak peserta amnesti pajak tetap harus membayar PPh atas balik nama.

“Harus dibayar (PPh) oleh yang melakukan. Konsekuensinya menjadi pajak terutang, kan batasnya 31 Desember 2017,” kata Arif, di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu, 15 November 2017.

Lagi pula, kata Arif, untuk mendapatkan fasilitas bebas PPh, wajib pajak tidak hanya mengajukannya melalui SKB, namun juga dengan membawa bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti program amnesti pajak pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan data DJP, ada sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh. Hingga 14 November kemarin, baru 29 ribu wajib pajak peserta atau 19 persen yang telah mengajukan permohonan SKB. Artinya, masih ada 122 ribu wajib pajak yang belum memanfaatkan.

“Sekarang kan dipermudah, tidak hanya SKB tapi bisa menunjukkan surat keterangan pengampunan pajak ke BPN. Jadi yang sisa itu tidak perlu mengantre,” pungkas Arif.

Sumber: metrotvnews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here