Terkait konsekuensi pembatalan sertifikat hak guna bangunan¬† (HGB) pulau reklamasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pengembang reklamasi sudah melanggar hukum. “Konsekuensi hukum itu yang harus kita canangkan dan mereka (pengembang) kan sudah melanggar hukum. Sudah ada kasus korupsi, sudah ada orangnya yang masuk penjara. Terus sudah ada sekarang pemeriksaan yang berjalan, ada cacat administrasi,” kata Sandiaga di Jakarta Creative Hub, Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Dia menjelaskan posisi pemerintah ada di pihak kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang. Kepentingan publik tak boleh dikalahkan kepentingan segelintir orang. “Jadi saya lihat pengembang nggak boleh seenaknya, semena-mena. Masak pemerintah nggak hadir untuk kepentingan masyarakat? Pemerintah itu nggak boleh kalah sama kepentingan sekelompok atau golongan,” tegasnya.

Sandiaga mengaku Pemprov DKI siap menerima apa pun konsekuensi yang timbul akibat pembatalan HGB. Pemprov DKI siap mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh pengembang Pulau D. “Semua konsekuensi hukum akan kita lakukan dan kita akan membayar itu sebagai bentuk konsekuensi hukum,” tegas Sandiaga.

Sandiaga menuturkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan HGB. Komunikasi tersebut berjalan dengan baik, termasuk dengan Kepala BPN Sofyan Djalil.

HA/dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here