SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib memberikan informasi atau identitasnya mulai 1 April 2018. Ketentuan tersebut sempat tertunda yang seharusnya sudah berlaku 1 Desember 2017.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menerangkan, untuk pembuatan faktur pajak, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menggunakan e-faktur. Di sana, terdapat ketentuan mencantumkan identitas pembeli termasuk NPWP.

Sebab masih banyak pembeli terutama orang pribadi tidak mau mencantumkan NPWP. Bahkan banyak yang mengaku tidak memiliki NPWP. Hal inilah yang akan ditindaklanjuti oleh DJP sehingga, menimbulkan perlakuan yang adil dengan PKP.

Di dalam regulasi sebelumnya, ketentuan ini seharusnya berlaku 1 Desember 2017 melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-26/PJ/2017. DJP memperbaiki aturan tersebut dan berlaku 1 April 2018.

Hestu Yoga Saksama menyatakan: “Semua harus sudah siap, sejak 1 April pembeli tak punya NPWP memberikan NIK kepada penjual untuk dimasukan e-faktur. Kalau e-faktur tanpa memasukan itu secara sistem tidak bisa dibuat, dikunci di situ.”

Dia mengatakan, ketentuan ini tidak berlaku untuk pembeli eceran atau ritel. “Ketentuan ini tidak berlaku untuk yang eceran, yang langsung ke customer, kayak ritel enggak mungkin ritel eh mau beli NIK-nya mana,” tambahnya

Sumber: liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here