Pengembangan mobil listrik di Indonesia masih terkendala terkait penyesuaian tarif pajak. Hal tersebut diutarakan Ketua I Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Jongkie D. Sugiarto, disela-sela acara Prediksi Industri Otomotif Indonesia 2018 di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (16/10.

Sementara ini, aturan mengenai pajak untuk mobil listrik masih belum diatur secara jelas, karena menggunakan dua mesin, yaitu konvesional dan listrik. Mengingat, saat ini mobil listrik masih dikategorikan sebagai barang mewah (PPnBM). “Belum ada aturan (pajak) yang jelas, kondisi ini juga ditambah dengan perakitan yang mahal, siapa yang mau beli,” kata Jongkie.

Karena itulah ia meminta agar pemerintah lebih memerhatikan mengenai harmonisasi tarif pajak yang berlaku untuk mobil listrik. Dia mencontohkan, di Malaysia dan Thailand, saat ini sudah mendapatkan insentif pajak untuk pembelian mobil listrik. Selain itu, harga jenis mobil hybrid di kedua negara tersebut malah lebih murah dari mobil jenis konvensional.

Jongkie berharap tarif pajak mobil listrik bisa terjankau dan adanya harmonisasi. Dari segi skala ekonomi terpantau permintaan mobil listrik secara pasar juga masih terbatas. Untuk itu, masih perlu waktu untuk bisa memproduksi mobil listrik sendiri dari dalam negeri jika permintaannya semakin banyak dan harmonisasi pajak.

HA/dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here