SMARTAXATIONING.COM, Jakarta — Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan membutuhkan 1.721 calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk mengejar target penerimaan pajak tahun depan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa jumlah pegawai pajak belum cukup untuk melayani wajib pajak yang jumlahnya makin bertambah. Tercatat, pertumbuhan wajib pajak sekitar dua kali lipat, yakni dari 16 juta menjadi 32 juta. Namun demikian, dia menyayangkan realita wajib pajak yang aktif baru sekitar 12 juta.

“Yang sekarang ini terjadi, di 341 kantor banyak yang sudah terlalu padat. Jumlah staf tidak sesuai dengan beban kerja dibanding kenaikan jumlah wajib pajak,” ujarnya, di Kantor Pusat DJP, Kamis (7/9).

Untuk itu, dibutuhkan penambahan sumber daya manusia (SDM) di semua lini, mulai dari pelayanan pajak, penyidikan, hingga investigasi audit.

Mereka akan disebar ke 341 kantor DJP di seluruh Indonesia, baik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hingga Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak.

“Jadi, strategi penempatan itu, kami dan tim reformasi perpajakan yang evaluasi secara keseluruhan dari KPP. Tapi, kantor pusat yang akan tempatkan (PNS),” katanya.

Sedangkan dari sisi target penerimaan pajak pada tahun depan dibidik mencapai Rp 1.415,28 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018.

Target tersebut lebih tinggi 10,26 persen dari target pajak pada APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Sumber: cnnindonesia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here