SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Pemerintah menjawab kritik fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak realistis.

Dalam RAPBN tahun 2018 pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3% dari targetnya dalam APBNP tahun 2017.

Kritik pedas agar pemerintah realistis dalam memasang target penerimaan pajak disampaikan oleh fraksi koalisi maupun non koalisi.

Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Nasdem mengenai pentingnya penetapan target penerimaan perpajakan yang realistis. Sementara Fraksi Gerindra memberi pandangan bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu optimis.

Dilansir dari okezone.com, Sri Mulyani menyatakan, “Kami memahami bahwa penerimaan perpajakan terus menghadapi kendala dan laju perlemahan sejak 6 tahun terakhir. Saat ini reformasi perpajakan dilaksanakan dengan fokus pada pengamanan target penerimaan dengan tanpa membuat perekonomian dan pelaku ekonomi merasakan tekanan yang berlebihan.

Menkeu menjelaskan, target tersebut cukup moderat sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2018, serta upaya ekstra yang akan ditempuh.

“Kami akan terus bekerja keras agar target tahun 2017 dapat dicapai, dan dengan proyeksi perekonomian yang membaik, kapasitas historis penerimaan perpajakan, dan keberhasilan program amnesti pajak yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta kerjasama perpajakan internasional, serta reformasi perpajakan yang terus berjalan, maka insyaAllah proyeksi penerimaan dapat diupayakan dicapai,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah juga telah dan terus akan memperkuat basis perpajakan, antara lain dengan meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan updating data wajib pajak dengan memanfaatkan database hasil amnesti pajak, serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi pajak melalui implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Sri Mulyani Paparkan 3 Strategi Kebijakan Fiskal, dari Pengelolaan Utang hingga Maksimalkan Pajak. Selain itu, target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp 194,1 triliun.

Pemerintah akan melakukan pengawasan yang lebih intensif, serta menggali potensi pengenaan objek barang kena cukai baru, dengan tetap diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

“Langkah mengoptimalkan penerimaan perpajakan tersebut, dilakukan dengan tetap mendukung kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Untuk itu, Pemerintah akan tetap memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilirisasi industri,” katanya.

Sumber: okezone.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here