Mulai awal tahun 2018 ini Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen untuk urusan penyelenggara haji dan umrah. Pajak tersebut hanya dikenakan pada hotel dan transportasi. Tentunya hal itu dinilai akan berdampak terhadap biaya haji dan umrah.

Menurut Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad, dampak harga minyak merosot membuat pemerintah Arab Saudi mendorong kenaikan penerimaan negara, di antaranya lewat penarikan pajak. Baluki menilai, kebijakan tersebut tentunya wewenang Pemerintah Arab Saudi dan hal tersebut juga dilakukan setiap negara lainnya. “Wajar saja. Ini tidak harus dimaknai negatif. Kita harus hargai,” ujar Baluki.

Tentunya dampak dari kebijakann tersebut akan mendongkrak biaya transaksi sehingga dapat pengaruhi biaya umrah dan haji. “Semua bentuk transaksi ditambah lima persen. Semua dikenakan pajak mulai dari hotel dan transportasi. Ini biaya transaksi bertambah ke akomodasi, transportasi dan perbelanjaan,” ujar dia.

Meski demikian, pihaknya mengharapkan hal tersebut tidak pengaruhi semangat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. “Insya Allah tidak (pengaruhi keinginan ibadah masyarakat Indonesia),” kata dia.

Baluki menilai, kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen lebih terasa kepada pihak swasta yang sebagai penyelenggara haji dan umrah. “Yang swasta akan terasa karena biaya ditanggung oleh jamaah. Sedangkan jamaah reguler ada biaya cadangan yang dananya dikelola badan pengelolaan,” ujarnya.

HA/dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here