Penerapan pajak bagi produk e-commerce, terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor, mendapat respons dari Tokopedia. Head of Public Policy Tokopedia Sari Kacaribu mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta perlakuan khusus pajak terhadap e-commerce dan memberlakukan sistem pajak sesuai dengan aturan berlaku.

“Di Tokopedia sendiri saat ini sudah ada lebih dari 2,6 juta penjual baik individu maupun UMKM. Salah satu syarat dan ketentuan untuk bergabung menjadi penjual di Tokopedia adalah harus memahami dan menyetujui bahwa pajak penghasilan penjual akan dilaporkan dan dibayarkan masing-masing penjual sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di peraturan perundang-undangan di Indonesia,” kata Sari, Selasa (16/1).

Sari juga menilai anggapan yang menyebut bisnis online tidak harus atau belum membayar pajak merupakan hal yang salah. Sebab pihaknya berharap ada perlakuan pajak yang sama antara bisnis offline dengan online. Terkait komposisi produk lokal dan impor yang ada di Tokopedia, Sari menjelaskan pihaknya hanya menerima penjual yang memiliki akun bank Indonesia. Jadi tidak ada satu pun penjual dari luar negeri. Berbeda dengan beberapa platform di Indonesia lainnya yang mempersilakan penjual dari luar negeri untuk menjual produk langsung ke Indonesia.

HA/dbs

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here