SMARTAXATIONING.COM, Jakarta – Ditjen Pajak Kementerian Keuangan diijinkan mengintip data kartu kredit setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 pada 29 Desember 2017.

Beleid ini berisi tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Chatib Basri , pengamat ekonomi sekaligus mantan Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah harus segera menetapkan batasan nilai transaksi pada kartu kredit yang bisa dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Menurutnya, bila besaran transaksi yang diintip tak dibatasi, maka akan menimbulkan beban bagi petugas pajak. Karena akan sangat banyak data pemegang kartu kredit yang harus diperiksa.

“Iya threshold (ambang batas) transaksi jadi misalnya setahun yang harus dilaporkan berapa Rp 1 miliar, Rp 2 miliar transaksinya segitu, kalau Rp 100 ribu harus lapor pasti semua akan lama ceknya. Kalau setahun Rp 1 miliar minimal dia income-nya Rp 4 miliar, kalau income Rp 4 miliar berarti sebulan berapa gajinya, Rp 300 juta dan dia mungkin punya kartu kredit di luar juga jadi itu yang akan sangat menentukan impact-nya,” kata Chatib di Mandiri Invesment Forum, Jakarta.

Menurut Chatib, penerapan aturan pajak bisa intip data kartu kredit sejalan dengan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku pada September 2018.

Namun, agar tidak menimbulkan kepanikan atau keresahan bagi khalayak maka pemerintah harus segera menerapkan batasan nilai transaksi yang wajib untuk dilaporkan kepada Ditjen Pajak.

“Kalau enggak ada batas, berapapun dipakai, pajak juga kesulitan, apa dia (Ditjen Pajak) punya cukup orang (petugas pajak) untuk periksa transaksi kamu Rp 10 ribu, Rp 15 ribu. Jadi mesti ditentukan trashold-nya, yang masuk akal berapa soal teknis mereka harus bicara dengan perbankan,” ujarnya.

Selain itu, Chatib menyatakan bahwa pemerintah juga perlu menjamin data para pemilik kartu kredit aman dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak wajar.

“Harus dijamin dong, bahwa datanya enggak boleh itu, pajak harus jamin, biasanya data pajak kan enggak boleh dibuka orang,” tutupnya.

Sumber: detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here