Dalam sistem perpajakan di Indonesia ada beberapa tata cara pemungutan pajak yang harus diketahui. Yang Pertama adalah sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan Official Assessment System,  yaitu adanya suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak itu sendiri. Ciri-ciri Official Assessment System adalah :

  • wewenang untuk menentukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada aparat pajak (Fiskus).
  • Wajib pajak bersifat pasif.
  • Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan Official Assessment System adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan mau tidak mau akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan atau bangunan sebagai subjek pajak (wajib pajak).

Kedua dikenal dengan istilah Self Assessment System yaitu Adanya suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun Ciri-ciri pemungutan pajak menggunakan Self Assessment System antara lain:

  • Wewenang yang menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
  • Wajib Pajak aktif,mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
  • Fiskus atau aparat pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sebagai contoh pemungutan pajak yang mengunakan Self Assessment System adalah PPh Badan sebuah perusahaan, yang menghitung pajaknya sendiri, kemudian menyetorkan ke kas negara, dan terakhir melaporkan SPTnya ke kantor pajak.

Ketiga dikenal dengan istilah Withholding System yaitu sesuatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk memotong  atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun  Ciri-cirinya Withholding System itu sendiri adalah:

  • wewenang memotong dan memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sebagai contoh Pemotongan dan Pemungutan (PotPut) merupakan penerapan dari sistim perpajakan yang menggunakan Witholding System dimana Pajak Penghasilan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga. Jadi orang pribadi atau badan tersebut tidak perlu lagi menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara, melainkan hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya, ketika sebuah perusahaan melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah, maka pajaknya akan langsung dipotong dan dipungut oleh bendahawaran tersebut, karena bendaharawan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan atas transaksi tersebut. Atau contoh lain, ketika seorang karyawan menerima gaji, maka pajak penghasilannya akan langsung dipotong oleh perusahaan tempat ia bekerja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here