Demi kesetaraan bisnis antara perusahaan domestik dan asing yang berbasis daring OTT, pemerintah harus sesegera mungkin menerapkan regulasi perpajakan untuk perusahaan OTT asing. Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menekankan hal tersebut di Jakarta, Senin (29/01).

Menurut Ajib, di tengah berkembangnya dunia bisnis digital yang sangat pesat pemerintah didesak untuk melakukan amandemen Undang-Undang Perpajakan bagi perusahaan OTT. Meskipun pemerintah telah menerbitkan dasar hukum SE – 04/PJ/2017 tentang Penentuan BUT Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet namun masih belum kuat.

“Aturan yang ada memang belum kuat, perlu dilakukan amandemen lagi karena dunia bisnis digital berkembang dengan sangat cepat,” tutur Ajib. Saat ini masalah layanan OTT memang menjadi kontroversi sebab kecanggihan layanan yang dipasarkan oleh OTT seperti media sosial telah menggerus layanan komunikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan domestik. Bahkan hingga saat ini, masyarakat sudah sangat jarang menggunakan layanan sms dan telepon sehingga para operator layanan tersebut merugi.

“Sayang sekali jika produk layanan OTT yang kini digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terhindar dari kewajiban membayar pajak. Apalagi perusahaan tersebut sifatnya menumpang di atas jaringan internet milik perusahaan dalam negeri, namun perusahaan telekomunikasi kita banyak yang merugi” kata Ajib.

Data Kominfo menyebutkan pada tahun 2016 lalu, Google dan Facebook menguasai 80 persen pendapatan iklan di Indonesia. Selain itu, dari sekitar US$ 800 juta total belanja iklan digital, kedua perusahaan tersebut menikmati US$ 640 juta atau setara Rp 8,45 triliun tanpa terkena pajak.
“Dari angka-angka yang diterima oleh perusahaan OTT asing jelas tidak setara dengan keuntungan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia,” tutur Ajib.

HA/dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here