Dalam Pajak Bumi dan Bangunan dikenal adanya 5 sektor yaitu sektor Pedesaan dan Perkotaan yang disebut dengan P2, kemudian sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang disebut P3. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan.

Hal ini di atur dalam PER-42/PJ/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

Objek Pajak

Objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan

Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE;
  2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
  4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  5. Hak Pengusahaan Hutan;
  6. Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau
  7. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produk
  • Bumi sebagaimana dimaksud, meliputi:
  1. Areal yang dikenakan PBB Perhutanan, berupa:
    a. Areal Produktif (areal yang telah ditanami pada Hutan Tanaman, areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu), meliputi:
    1. Areal yang ditanami pada Hutan Tanaman;
    2. Areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil  hutan kayu; dan
    3. Areal blok permanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu;
    b. Areal Belum Produktif (areal yang belum ditanami berupa areal yang belum diolah dan/atau areal yang sudah diolah pada Hutan Tanaman, areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu), meliputi areal;
    1. Areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan/atau sudah diolah pada Hutan Tanaman;
    2. Areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu; dan
    3. Areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu;
    c. Areal Tidak Produktif (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa sungai, zona penyangga (buffer zone), kawasan perlindungan setempat, areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest), serta areal yang diduduki oleh pihak ketiga secara tidak sah)
    d. Areal Pengamanan (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa log ponds, log yards, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit dan tanggul); dan/atau
    e. Areal Emplasemen (areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya);
  2. Areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa areal Lainnya
  • Bangunan sebagaimana dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peraira

Subjek Pajak

  • Subjek pajak PBB Perhutanan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perhutanan.
  • Wajib Pajak PBB Perhutanan adalah subjek pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB Perhutanan.

Dasar Pengenaan PBB Perkebunan

  • Dasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP.
  • NJOP sebagaimana dimaksud merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.
  • NJOP bumi sebagaimana dimaksud merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan NJOP bumi per meter persegi.
  • NJOP bangunan sebagaimana dimaksud merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

Penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

  • Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pajak PBB Perhutanan atau Wajib Pajak melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB Perhutanan dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung antara lain berupa rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan dan peta areal kerja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here