Dalam Pajak Bumi dan Bangunan dikenal adanya 5 sektor yaitu sektor Pedesaan dan Perkotaan yang disebut dengan P2, kemudian sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang disebut P3. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan.

Hal ini di atur dalam PER-31/PJ/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

Objek Pajak

Objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan

Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
  2. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
  2. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Bumi sebagaimana dimaksud, meliputi:

  1. areal yang dikenakan PBB Perkebunan, berupa:
    a. Areal Produktif (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan);
    b. Areal Belum Produktif (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan), meliputi areal;
    1. yang belum diolah;
    2. yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan
    3. pembibitan
    c. Areal Tidak Produktif (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan)
    d. Areal Pengamanan (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan); dan
    e. Areal Emplasemen (areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/ atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya);
  2. areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa Areal Lainnya

Bangunan sebagaimana dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Subjek Pajak

Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB Perkebunan menjadi Wajib Pajak PBB Perkebunan.

Dasar Pengenaan PBB Perkebunan

Dasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

NJOP bumi sebagaimana dimaksud merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.

NJOP bangunan sebagaimana dimaksud merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

Penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung

Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.

Contoh Soal

PT XYZ sebuah perkebunan sawit di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 telah menyampaikan dengan rincian data sebagai berikut:

Tanah

  1. Area kebun
    a. Tanaman usia 2 tahun, dengan luas 300 Ha, NJOP per m2Rp 1.700,00. Standar Investasi Tanaman Rp 22.966.086,00 per Hab.Tanaman sudah menghasilkan, dengan luas 200 Ha, NJOP per m2Rp 1.700,00. Standar Investasi Tanaman Rp 35.714.709,00 per Ha
  2. Area implasemen
    a. Kantor, luas 1 Ha, NJOP Rp 14.000,00 per m2
    b.Gudang, luas 2 Ha, NJOP Rp.10.000,00 per m2
    c. Pabrik, luas 2 Ha, NJOP Rp 10.000,00 per m2

Bangunan

  1. Kantor 800 m2, NJOP Rp 700.000,00 per m2
  2. Gudang 1.200 m2, NJOP Rp 505.000,00 per m2
  3. Pabrik 4.500 m2, NJOP Rp 365.000,00 per m2

Hitung PBB terutang jika NJOPTKP Rp. 12.000.000,-

Jawaban

Tanah

  1. Area kebun

Tanaman usia 2 tahun
= 3.000.000 x Rp. 1.700
= Rp. 5.100.000.000,-

SIT
= 300 x Rp. 22.966.086
= Rp. 6.889.825.800,-

Tanaman menghasilkan
= 2.000.000 x Rp. 1.700
= Rp.3.400.000.000,-SIT
= 200 x Rp. 35.714.709
= Rp. 7.142.941.800,-

  1. Area implasemen
    Kantor
    = 10.000 x Rp. 14.000
    = Rp. 140.000.000,-Gudang
    = 20.000 x Rp. 10.000
    = Rp. 200.000.000,-Pabrik
    = 20.000 x Rp. 10.000
    = 200.000.000,-

NJOP

tanah

Rp. 23.072.767.600,-

Bangunan

  1. Kantor
    = 800 x Rp. 700.000
    = Rp. 560.000.000,-
  2. Gudang = 1.200 x Rp 505.000
    = Rp. 606.000.000,-
  3. Pabrik = 4.500 x Rp. 365.000
    = 1.642.500.000,-

NJOP bangunan

Rp. 2.808.500.000,-

NJOP

gabungan

Rp. 25.881.267.600,-

NJOPTKP

Rp. 12.000.000,-

NJOPKP

Rp. 25.869.267.600,-

NJKP (40% x Rp. 25.869.267.600,-)

Rp. 10.347.707.040,-

PBB Terutang (0,5% x Rp. 10.347.707.040,-)

Rp. 51.738.535,-

 

Sumber gambar: antaranews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here