Dalam Pajak Bumi dan Bangunan dikenal adanya 5 sektor yaitu sektor Pedesaan dan Perkotaan yang disebut dengan P2, kemudian sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang disebut P3. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan.

Hal ini di atur dalam PER-47/PJ/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.

Objek Pajak

Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya yang sejenis.

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, meliputi:

  1. Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis; dan
  2. Wilayah di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan terhubung secara fisik dengan areal di dalam Wilayah izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.
  • Bumi sebagaimana dimaksud, meliputi:
  1. permukaan bumi, meliputi:
    a. tanah dan/atau perairan darat (onshore); meliputi:
    1. Areal Objek Pajak Onshore, berupa:
    a. Areal Belum Produktif, terdiri atas Areal Cadangan Produksi dan Areal Belum Dimanfaatkan;
    b. Areal Tidak Produktif;
    c. Areal Emplasemen; dan
    d. Areal Pengaman;
    2. Areal Produktif; dan
    3. Areal Lainnya.
    b. perairan lepas pantai (offshore); meliputi:
    1. Areal Objek Pajak Offshore; dan
    2. Areal Lainnya2. tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi, meliputi:
    a. Tubuh Bumi Eksplorasi ; atau
    b. Tubuh Bumi Operasi Produksi
  • Bangunan sebagaimana dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Subjek Pajak

  • Subjek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Mineral dan Batubara.
  • Wajib Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah subjek pajak dikenakan kewajiban membayar PBB Mineral dan Batubara.

Dasar Pengenaan PBB Mineral dan Batubara

  • Dasar Pengenaan PBB Mineral dan Batubara adalah NJOP.
  • NJOP sebagaimana dimaksud merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.
  • NJOP bumi sebagaimana dimaksud untuk:
  1. Permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi;
  2. Tubuh Bumi Eksplorasi merupakan hasil perkalian antara luas Wilayah Izin Pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi;
  3. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.
  • NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
  • NJOP bangunan sebagaimana dimaksud merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here