Solusi Cerdas Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bersama Polda Jawa Barat dan Tim Pembina Samsat mengeluarkan inovasi produk layanan bagi masyarakat, khususnya pengendara motor, dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem tersebut dibuat demi untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan pola dicicil atau diangsur melalui tabungan di Bank BJB.

Tentu persyaratannya cukup mudah. Masyarakat hanya diwajibkan membuka tabungan di Bank BJB yang dilengkapi fasilitas kartu ATM, menyerahkan photocopi KTP, dan menyerahkan photocopi dokumen kepemilikan kendaraan secara lengkap.

Inovasi ini merupakan terobosan jitu, mengingat selama ini masyarakat cenderung lupa atau malas dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, atau juga disebabkan tidak cukupnya dana untuk membayar. Sementara tindakan Bank BJB adalah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara otomatis dengan sistem debit rekening. Dan ketika pendebitan dilakukan, bank tersebut memberikan notifikasi debit melalui sms kepada pendaftar T-Samsat.

HA/dbs

 

 

Tunggakan Pajak Jakarta Timur Capai Rp 76 Miliar

Sejak berlakunya penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Samsat wilayah Jakarta Timur telah mengantongi Rp 1,5 triliun lebih dari PKB tersebut. Namun, menurut Plt Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Admintrasi Jakarta Timur Wigat Prasetyo, angka itu masih kurang dari target, karena masih ada tunggakan PKB kurang lebih Rp 76 miliar yang belum juga dibayarkan.

“Sampai hari ini jumlahnya segitu. Berarti kami masih kurang sekitar Rp 76 miliar lebih dari PKB yang belum dibayarkan oleh wajib pajak pemilik kendaraan wilayah Jakarta Timur,” ucap Wigat, Rabu (13/12).

Ditambahkan Wigat, dari BBNKB berkurang sekitar Rp 5,8 miliar dari target yang ditetapkan. “Hitungan per hari itu kami dapat sekitar Rp 5 miliar, baik dari penunggak pajak mobil dan motor saat ini di Timur. Kita sedang usahakan beberapa program untuk mengejar target sisanya,” ucap Wigat.

Menurut Wigat, untuk total keseluruhnya DKI Jakarta sendiri target dari PKB lebih dari Rp 7 triliun, sementara dari BBNKB targetnya Rp 5 triliun. Untuk mengejar target, Samsat lokasi Jakarta Timur juga akan mempersiapkan beberapa strategi, mulai dari razia kendaraan, penyuratan, hingga proses door to door ke pemilik kendaraan.

“Kurang lebih masa efektif kerja itu kan sekitar 10 hari lagi karena akan kepotong libur panjang, kita sedang menyusun rencana untuk razia, menyurati, door to door. Untuk razia kita sedang kordinasikan ke pihak terkait,” tegas Wigat.

HA/dbs

 

 

 

Sanksi Bagi Pengusaha Nakal di Kepulauan Riau

Hati-hati bagi pengusaha nakal yang berdomisi di Kepulauan Riau! Apabila tidak mau menjalankan kewajiban pembayaran pajak akan dikenai sanksi penyegelan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Anambas, Azwandi mengatakan, bagi wajib pajak yang menunggak dan tidak ada niat untuk menyicil akan diberikan tindakan tegas.

“Sebelumnya ada 11 wajib pajak yang keberatan membayarkan pajak usahanya selama satu tahun ini (2017). Mereka (pengusaha) menganggap peraturan daerah (perda) tentang pajak itu cacat hukum, karena ada pasal yang menyebutkan pajak golf. Itu pasalnya saja yang digugurkan, bukan perdanya,” kata Azwandi, Kamis (14/12).

Dari 11 wajib pajak, hanya satu yang beritikad baik membayarkan tunggakan pajak usaha. Sementara 10 wajib pajak yang bersikeras tidak membayarkan pajak. Pemerintah daerah masih memberikan kelonggaran dengan menyurati pihak pengusaha.

“Ada satu pengusaha yang beritikad baik, dan meminta keringanan denda. Pak Bupati setuju diberikan keringanan denda. Kalau memang 10 wajib pajak itu meminta keringanan denda, tentu juga akan disetujui oleh Pak Bupati, yang penting ada niatnya membayar pajak,” jelasnya.

HA/dbs

 

 

Pajak dari Transaksi Bitcoin

Bagi wajib pajak yang menggunakan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi dan telah peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh ke Direktorat Jenderal Pajak.

CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengatakan, pihaknya mendukung kewajiban pembayaran pajak tersebut termasuk dari perdagangan aset digital. Ini mengingat aset digital juga perlakuannya sama terhadap keuntungan dari jual beli barang pada umumnya. “Saya setuju semua penghasilan keuntungan dari trading digital aset wajib bayar pajak karena perlakuannya sama seperti keuntungan dari jual beli barang pada umumnya. Kalau ada keuntungan harus dimasukkan di SPT masing-masing sebagai penghasilan lain-lain,” kata Oscar, Rabu (13/12).

Oscar menambahkan, transaksi bitcoin di Indonesia belum selikuid di Jepang. Ia pun belum menjelaskan detail mengenai transaksi bitcoin di Indonesia.

Akan tetapi, ia mengharapkan, transaksi aset digital di Indonesia juga dapat dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ini yang dilakukan di Australia, Jepang dan Uni Eropa.

“Kalau sampai legal 100 persen seperti di Jepang, bisa potensi pajaknya besar sekali. Itu salah satu alasan di Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat melegalkan transaksi bitcoin. Bisa memacu devisa negara,” kata Oscar.

Oscar menambahkan, transaksi bitcoin dapat memacu devisa seperti Jepang, lantaran ketika negara itu legalkan transaksi bitcoin 100 persen, Jepang menjadi pusat seluruh transaksi bitcoin di Asia. “Transaksi mereka berkembang dari sehari belasan juta dolar AS jadi US$ 500 juta sehari. Pendapatan bursa bayar pajak ke negara. Sekarang Jepang jadi pusat transaksi bitcoin di Asia,” kata Oscar.

Oscar menuturkan, Jepang yang maju juga mendorong industri aset digital ke negaranya. Hal ini mendorong 65 persen transaksi jual beli bitcoin di dunia, menurut Oscar terjadi di Jepang. “Tadi US$ 500 juta sehari itu cuma satu bursa. Di Jepang ada belasan bursa bitcoin resmi,” kata dia.

Oscar menuturkan, bitcoin ibarat komoditas dan dijadikan spekulasi. Oleh karena itu, transaksi bitcoin punya risiko tinggi. “Menurut saya, ini hanya cocok untuk orang yang ingin memiliki portofolio risiko tinggi saja,” kata dia.

HA/dbs

 

 

 

Wajib Pajak Berpelat BK Beruntung

Bagi pemilik kendaraan bermotor berpelat “BK” kini dibebaskan dari biaya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pememerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) hanya berlaku bagi pemilik kendaraan yang berpelat BK atau BBNKB 2.

Seperti diketahui, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Sumut akan menggelar pemutihan pajak mulai Jumat (15/12) hingga Jumat (29/12) mendatang. Bagi para pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak yang sudah lama menunggak, momen ini dapat dimanfaatkan untuk membayar tanpa dikenakan denda.

Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini juga diiringi dengan pembebasan biaya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Artinya, bagi masyarakat Sumatera Utara yang hendak mengganti dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, maka juga tidak dikenakan biaya apa pun.

Ketentuan ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Wajib pajak dapat mendatangi seluruh UPT Samsat Pemprov Sumut terdekat. Pemberian keringanan pajak ini sendiri merupakan amanat Peraturan Gubernur Sumut Nomor 89 Tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Pemberian Keringanan PKB/BBNKB.

HA/dbs

 

 

 

Kesadaran Pajak Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi

Menindaklanjuti nota kesepahaman bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi, terkait upaya membangun kesadaran pajak bagi pemangku kepentingan pada pendidikan tinggi, Kanwil DJP Aceh bekerjasama dengan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Kopertis) Wilayah XIII menyelenggarakan acara Edukasi dan Sharing Session Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN), Banda Aceh, Kamis (14/ 12).

Acara tersebut guna memberikan pemahaman tentang keuangan negara/APBN, kontribusi pajak dalam APBN, belanja pendidikan serta urgensi pembelajaran pajak pada pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia yang bermutu dan berkarakter. Selain itu juga berupaya membangun komitmen pemangku pendidikan tinggi untuk menyukseskan program Inklusi Kesadaran Pajak melalui Deklarasi Gerakan Nasional Sadar Pajak.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan bidang akademik di perguruan tinggi swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang P2 Humas Jailani SE., MM., menyampaikan, pembangunan di Indonesia dibiayai oleh APBN yang sumber pembiayaannya sebesar 76 persen berasal dari penerimaan perpajakan.

Namun amat disayangkan selama tujuh tahun terakhir penerimaan pajak belum pernah tercapai. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan masih banyak potensi ekonomi yang belum tergali. Oleh karena itu, katanya, kegiatan ini dimaksud untuk menyamakan persepsi tentang pajak dan bagaimana pembelajaran kesadaran pajak dalam perkuliahan sehingga dapat terwujud generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak.

HA/dbs

 

 

Pemprov Sulsel Turunkan Pajak Progresif dan PBBNK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini gencar menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut terkait perubahan signifikan yakni pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu unit dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Staf Ahli Gubernur bidang Kesejahteraan Rakyat, Muh Salim disela sosialisasi Perda di Hotel Grand Clarion Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (21/11), menjelaskan, perda yang baru disahkan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan BBNKB. “Kontribusi rata-rata pajak daerah hingga 89 persen terhadap PAD (Pajak Asli Daerah) Sulsel. Peraturan daerah ini telah berlaku selama tujuh tahun, dan dalam kurun waktu banyak regulasi yang melandasinya telah berubah,” katanya.

Sebelumnya, di Perda Nomor 10 Tahun 2010, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara progresif dengan interval sebesar 1 persen, yaitu kendaraan pertama sebesar 1,5 persen, kendaraan kedua 2,5 persen, dan seterusnya sampai dengan paling tinggi 5,5 persen.

Dalam perda yang baru ini, tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi hanya sebesar 2,75 persen. “Kebijakan ini tentu menguntungkan masyarakat. Bagi pemerintah daerah sendiri, kebijakan ini mengurangi tunggakan yang bersumber dari kendaraan yang dikenakan tarif progresif,” ujarnya.

Selama ini tarif progresif yang tinggi menyebabkan pemilik kendaraan mengalihkan kepemilikan kendaraannya atas nama orang lain. Hal ini menyulitkan petugas dalam hal pendataan dan penagihan pajak. Bukan hanya tarif progresif, dalam peraturan daerah ini, tarif BBNKB untuk penyerahan pertama juga turun dari yang sebelumnya sebesar 12,5 persen menjadi 10 persen. “Dengan penurunan tarif tersebut masyarakat diharapkan tidak lagi membeli kendaraan baru di Jakarta dan sekitarnya karena tarifnya sudah sama,” ujarnya.

HA/dbs

 

 

Bingkisan Kado Natal di Kantor Samsat

Satuan Lalu Lintas Polres Belu Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, memiliki cara lain dalam memberikan pelayanan ekstra bagi warga masyarakat di wilayah perbatasan itu. Sejumlah petugas lantas bertopi sinterklas memberikan bingkisan berupa hadiah Natal, bagi masyarakat yang melakukan perpanjangan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tepat waktu.

Masyarakat pemilik kendaraan yang datang memperpanjang masa berlaku kendaraan, mendapatkan bingkisan kado Natal setelah semua urusan administrasinya selesai. Masyarakat yang kebetulan membayar pajak kendaraan dan urusan lain di kantor Samsat tersebut tentunya kaget dengan pelayanan nuansa berbeda. Mereka menyambut dengan senang karena polisi memberikan pelayanan lebih dan unik.

HA/dbs

 

 

 

Usulan Pajak E-Commerce di Forum WTO

World Trade Organization (WTO) akan mempertimbangkan usulan Indonesia mengenai penetapan bea masuk dan pajak atas barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik (e-commerce) atau pajak e-commerce. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan hal itu di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Argentina.

“Pengenaan bea masuk dan pajak pada transaksi e-commerce, seperti yang diterapkan pada bisnis konvensional, akan menciptakan keadilan bagi kedua jenis bisnis ini. Dengan demikian, bisnis konvensional dapat bersaing dengan barang impor yang masuk melalui ranah digital,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/12).

Enggartiasto menuturkan, kondisi saat ini, harga barang impor dari transaksi e-commerce dapat dijual lebih murah dibanding barang lokal karena tidak membayar bea masuk dan pajak. Di sisi lain, pelaku usaha konvensional dan UKM cukup sulit untuk bersaing dengan bisnis e-commerce karena memiliki kewajiban membayar bea masuk dan pajak, sehingga harganya lebih tinggi.

Jika usulan Indonesia tersebut disetujui, pelaku usaha konvensional terutama UKM akan memiliki kesempatan bersaing dengan barang impor dari segi harga. Skema ini akan menciptakan level persaingan yang setara (level playing field) antara bisnis konvensional dan bisnis digital.

Dalam forum perundingan (working session) di Buenos Aires ini, seruan Indonesia tersebut telah menjadi pertimbangan WTO. Selain itu, Enggartiasto dan Dirjen WTO Roberto Azevêdo juga telah bertemu untuk membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan Enggartiasto dengan Dirjen WTO, dibahas jika barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik akan dipertimbangkan untuk dikenakan bea masuk secara sukarela (voluntary).

Pelaksanaan pengenaan itu nantinya dikembalikan ke masingmasing negara. Barang dan jasa yang dapat dikenakan bea masuk dan pajak misalnya buku digital (e-book), musik digital, jasa akuntansi, serta jasa arsitektur.

Sementara itu, jasa transmisi elektronik akan tetap dalam moratorium sehingga tidak akan dikenakan bea masuk dan pajak. “Tanpa pengenaan bea masuk dan pajak, perkembangan e-commerce yang demikian pesat dapat memperlebar jurang pemisah antara bisnis konvensional dan bisnis yang mampu memanfaatkan e-commerce. Dikhawatirkan, pengusaha besar asing yang berbasis e-commerce akan melumpuhkan bisnis konvensional maupun bisnis kecil berbasis e-commerce di suatu negara,” kata Enggar.

Selain itu, WTO diimbau tidak mengabaikan potensi pendapatan negara dari sektor e-commerce. “Pengenaan bea masuk dan pajak dapat menjadi penerimaan negara yang signifikan bagi negara-negara berkembang,” ungkap dia.‎

Di perundingan-perundingan sebelumnya, negara anggota WTO selalu menyepakati dilanjutkannya moratorium atas pengenaan bea masuk dan pajak barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik atau pajak e-commerce. Perpanjangan moratorium itu dilakukan setiap dua tahun atau sampai KTM WTO berikutnya. “Pernyataan sikap Indonesia ini akan berkontribusi kepada aturan main perdagangan melalui e-commerce untuk menciptakan perdagangan yang adil,” ujar dia.

HA/dbs

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here