Kementerian Perhubungan akan menerapkan pajak pada transportasi online, salah satunya taksi online di Indonesia. Pola penerapan pajak kepada transportasi online tersebut masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Contoh ini pajak, gimana online harus berkontribusi di pajak. Sampai saat ini kami masih bicarakan dengan kementerian keuangan untuk membuat format yang tepat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya di Kemenhub, Jalan Medan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

 

Budi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menghambat perkembangan taksi online. Namun menurutnya, harus ada kesetaraan antara taksi konvensional dan taksi online.

“Tapi kita harus pastikan kalau taksi konvensional itu bayar pajak, yang online juga harus bayar pajak. Nah sekarang itu ada suatu dualisme yang namanya bisnis online itu lead-nya siapa, menkominfo atau kami (perhubungan) misalnya. Karena mereka mendaftar di aplikasi, di lapangan kan yang tanggung jawab kami,” sambungnya.

Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada pengusaha transportasi online juga tetap memikirkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. “Saya mengimbau kepada pengusaha agar cinta Indonesia niatnya itu berusaha dengan baik tetapi memikirkan bagaimana kewajiban pajak para pengusaha itu juga dijalankan. Karena kita pengusaha wajib membayar pajak. Kalau kita tidak membayar pajak bagaimana jalan-jalan ini bisa dibangun. Jadi yang belum kita finalkan itu terkait dengan pajak,” jelasnya.

HA/dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here